Nasdem Nilai Rencana Pemprov DKI Fasilitasi UMKM di Trotoar Kebijakan Keliru

Gambar Gravatar
September 1, 2020-Uncategorized

Nasional.id, Jakarta – Anggota Komisi C Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter menilai kebijakan Pemprov DKI memfasilitasi pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) berjualan di trotoar merupakan hal yang keliru.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan membuat Kota Jakarta menjadi kumuh, terlebih jika mempergunakan trotoar di jalan protokol.

“Pemprov DKI seharusnya melakukan hal lain apabila ingin membantu UMKM. Misalnya, dengan menempatkan UMKM di lahan milik Pemprov DKI, seperti Pasar Jaya,” terang Jupiter kepada wartawan, Selasa (01/09/2020).

Jupiter menegaskan, selain kebijakan tersebut keliru, penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan melanggar Undang- Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan jalan.

“Pada UU tersebut sudah sangat gamblang dijelaskan bahwa pejalan kaki harus mendapat fasilitas pendukung berupa trotoar. Ke dua UU tersebut hingga saat ini masih berlaku jadi Pemprov DKI Jakarta harus mematuhi UU tersebut,” tegasnya.

Jupiter mengatakan, apabila Pemprov DKI menjadikan dasar Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 3 Tahun 2014 sebagai dasar hukum, kedudukannya lebih rendah dibanding Undang-undang. Jupiter menilai, rencana Pemprov DKI akan fasilitasi UMKM berjualan di trotoar hanya mencari sensasi belaka.

“Meskipun dasar hukum yang dipakai adalah Permen PUPR kedudukanya lebih rendah dari Undang-Undang. Menurut saya ini sangat diskriminatif bagi pejalan kaki dan kebijakan tersebut seolah hanya mencari sensasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jupiter menegaskan, kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu merujuk pada salah satu putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan tidak boleh ada peraturan Daerah yang mengizinkan PKL berjualan di trotoar.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa berjualan di trotoar jalan-jalan utama di Ibu Kota.

Menurut Kadis Bina Marga Provinsi DKI Hari Nugroho, trotoar bisa dijadikan sebagai tempat berjualan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014.

“Trotoar kan hak pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki sudah merasa tidak terganggu, di Permen PUPR 3/2014 menyebutkan bahwasanya boleh digunakan untuk PKL, tapi dengan ketentuan a, b, c, d, e, f, g. Selama itu dipenuhi, ya clear,” kata Hari di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/08/2020) kemarin. (ED/NS)

Komentar