Langgar Perda, Dua Rumah Kost di Sunter Agung Terancam Dibongkar

Gambar Gravatar
Agustus 13, 2020-Uncategorized

Jakarta – Diduga menyalahi peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta, rumah kost di Jalan Agung Jaya 4 Blok D7 No.9 Kelurahan Sunter Agung dan Jalan Agung Barat 21 Blok B-17 No.13 Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara terancam dibongkar.

Rumah kost tersebut diduga melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2030.

“Saat ini tindakan yang kami lakukan terhadap kegiatan membangun kost tersebut telah sampai Surat Perintah Bongkar (SPB). Tinggal tunggu rekomendasi tekhnis (Remkotek),” tegas Kepala Seksi Penertiban Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Utara Ki Hajar Bonang saat dikonfirmasi nasional.id, Rabu kemarin (12/08/2020).

Sebelum dilakukan penindakan berupa SPB, Sudin CKTRP Jakarta Utara telah mengirimkan surat peringatan (SP) terhadap pemilik bangunan agar melakukan perbaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari rumah tinggal menjadi rumah kost.

Tak tanggung-tangung, kegiatan membangun tersebut diduga melanggar 14 pasal dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 yang antara lain, pasal 15, 129, 231ayat 1 kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan tanpa izin, pasal 137 ayat 1 kegiatan pembangunan membangun gedung yang dilaksanakan memasang pagar halaman pengaman proyek dan papan proyek, pasal 138 ayat 1 izin tidak dilaksanakan oleh pelaksana proyek.

Kemudian pasal 143 ayat 1 pembangunan gedung tidak diawasi oleh pengawas kontruksi, pasal 144 ayat 2 pembangunan gedung tidak sesuai dengan IMB dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pasal 146 pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin.

Selanjutnya, pasal 148, 237 ayat 1 pemanfaatan gedung tanpa SLF, pasal 152, 155 ayat 1 bangunan gedung memakai SLF tetapi tidak dilakukan perawatan, pasal 246 ayat 1 tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi ruang dan yang terakhir pasal 247 ayat 1 pemanfaatan ruang tidak sesuai izin.

Menanggapi adanya pelanggaran kegiatan membangun tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Jaenal Fatmi berharap petugas Sudin CKTRP maupun Satpol PP Jakarta Utara melakukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar perda.

“Selain mengakibatkan hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari restribusi IMB, kegiatan membangun yang melanggar menjadi salah satu penyebab banjir di DKI Jakarta,” terang Jaenal ketika dimintai tanggapan nasional.id di sekitar Kelapa Gading, Kamis (13/08/2020).

“Penyebab banjir, karena banyak fungsi tata ruang yang berubah fungsi akibat pelanggaran tersebut,” tandasnya. (ED/NS)

Komentar