PPAGD Demo Depan Kantor Gubernur DKI, ini Tuntutannya

  • Whatsapp
PPAGD Demo Depan Kantor Gubernur DKI, ini Tuntutannya
PPAGD Demo Depan Kantor Gubernur DKI, ini Tuntutannya
Sebarkan

Nasional.id, Jakarta – Massa yang mengatasnamakan diri dari Perkumpulan Pekerja Ambulan Gawat Darurat (PPAGD) menggelar aksi demo di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

Massa yang merupakan salah satu garda terdepan penanganan Covid-19 di Jakarta itu menuntut Anies agar menjamin kenyamanan mereka dari aksi intimidasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pejabat Dinkes DKI.

Bacaan Lainnya

“Hari ini disaat masa Pandemi Covid-19 melanda di seluruh dunia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, hampir semua mata tertuju pada tenaga Kesehatan yang tak kenal lelah berjibaku melayani pasien, namun ada hal unik bahkan aneh sekaligus tragis menimpa anggota dan pengurus kami selaku tenaga Kesehatan,” terang Koordinator Aksi, Herman Tanjung.

Heman menjelaskan, pelayanan ambulans gawat darurat merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Pasal 40 Kepgub No. 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan Ambulans Gawat Darurat ( Pergub DKI Jakarta 40/2007).

“Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) adalah Serikat Pekerja yang ada di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta yang telah mendapat legalitas dari Sudinnakertrans Jakarta Utara dan memiliki akta pendirian di Notaris serta terdaftar di KemkumHAM,” ujarnya.

Semenjak berdirinya PPAGD kata Herman, PPAD telah menjalin hubungan Industrial yang baik dengan manajemen AGD Dinkes, namun semenjak hadirnya oknum PNS mulai bulan Mei 2019 kondisi kerja dikantor mulai mengalami ketidaknyamanan.

“Ada upaya pembelahan pegawai yang puncaknya ketika adanya pergantian pejabat Ketatausahaan. Maka mulai meruncing hubungan industrial yang sudah baik tadi,” terang Herman.

Adapun tuntutan massa kepada Gubernur DKI Jakarta yakni :

1. Berikan hak kami berupa jaminan perlindungan dan Kenyamanan bekerja guna Pelayanan terbaik kepada Masyarakat.

2. Berikan hak kami berupa Jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat kami sesuai amanat konstitusi UUD 1945

3.Berikan jaminan kepada kami kebebasan berserikat dan menjalankan aktfitas serikat pekerja/PPAGD Dinkes DKI Jakarta sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

4.Berikan jaminan kepada kami untuk menjalakan PKB sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku.

5.Pekerjakan kembali 3 pegawai yang mengalami PHK sepihak oleh oknum pejabat Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta.

6.Cabut Surat Peringatan 2 tanpa dasar yang tepat kepada 80 Anggota dan pengurus PPAGD/Serikat.

7.Sterilkan Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta dari para oknum pejabat yang tidak kompeten, profesional dan Dzolim. (ED/NS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *