Kronologi Oknum Karyawan BRI Sidrap yang Gelapkan Uang Nasabah

Gambar Gravatar
September 4, 2020-Regional

Nasional.id, Sidrap, Sulsel – Seorang oknum karyawan Bank BRI di Sidrap kini diamankan oleh petugas kepolisian setempat, Kamis (3/9/20).

Oknum tersebut bernama Ferdynan Toda (33 tahun) tinggal di Kost Mentari Jalan Andi Noni Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Benny Pornika kepada wartawan mengatakan bahwa Ferdynan diamankan karena diduga telah menggelapkan uang nasabah Bank BRI Unit Otting Sidrap sebanyak lebih dari 377 juta rupiah.

Hal itu diketahui dari laporan Erna S. Sos selaku kepala Bank BRI Unit Otting. Laporan tersebut bernomor LPB/152/IX/2020/SPKT/SSL/RES.SIDRAP Tgl 03 september 2020.

Dalam laporannya, kata Benny Pornika, Erna menyebut bahwa pada Bulan Januari 2020 sampai Bulan Maret 2010 di Kantor BRI Unit Otting dan di rumah beberapa Nasabah BRI Unit Otting

Ferdynan yang pada saat menjabat selaku Karyawan BRI unit Otting telah menerima pembayaran pelunasan kredit sebanyak 42 orang nasabah/debitur Bank BRI unit Otting

Namun Ferdynan tidak menyerahkannya ke teller untuk dilakukan validasi melainkan uang tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadinya tanpa memberitahukan kepada Erna S. Sos selaku pimpinan BRI Unit Otting.

“Selanjutnya, pihak BRI Cabang Sidrap melakukan pemeriksaan dan pendekatan terhadap Ferdynan agar mengembalikan uang tersebut,” urai Benny.

Sehingga sampai pada Bulan Agustus 2020, Ferdynan telah menyerahkan ke teller uang yang ia terima dari nasabah sebanyak 22 orang dan tersisa sebanyak 20 Orang Nasabah atau sebanyak Rp377.175.576,- (tiga ratus tujuh pulu tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Selanjutnya, pihak BRI Cabang Sidrap melaporkan perbuatan Ferdynan dan tidak memberi lagi waktu kepada Ferdynan untuk mengembalikan uang tersebut secara angsur.

“Hasil pemeriksaan, Ferdynan mengakui perbuatannya. Kini ia ditetapkan sebagai tersangka tentang terjadinya tindak pidana Perbankan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Pasal 374 KUHPidana,” pungkas Benny. (hs/ns).

Komentar