Pimpinan Ponpes di Jombang Diringkus Usai Cabuli Santriwati Selama 2 Tahun

Gambar Gravatar
Februari 15, 2021-Kriminal

Nasional.id – seorang pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Jombang. Pria tersebut berinisial SB berusia 50 tahun, dia diamankan karena diduga telah mencabuli belasan orang santriwatinya.

Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho, kepada wartawan Senin 15 Februari 2021, mengatakan bahwa SB adalah pimpinan Ponpes yang berada di Kecamatan Ngoro. Dia dilaporkan oleh dua orangtua santri kasus pencabulan.

“Namun setelah dikembangkan ternyata jumlah korban terdata sebanyak 6 orang. Rata rata korbannya adalah anak di bawah umur. Dan diperkirakan ada puluhan santri yang jadi korban hanya saja mereka takut melapor lantaran terduga pelaku adalah pimpinan Ponpes,” ucap Agung.

Terungkapnya perbuatan bejat oknum pimpinan ponpes tersebut bermula saat salah seorang santriwati kabur dari Ponpes lalu kembali ke rumahnya. Tiba di rumahnya, dia diomelin oleh kedua orangtuanya karena kabur tanpa pamit ke kyai.

Karena tak tahan diomelin, santriwati yang baru berusia 16 tahun tersebut akhirnya angkat bicara, dia menceritakan ke orangtuanya tentang perbuatan SB. Berdasarkan pengakuan itu, orangtua korban melapor hingga polisi turun tangan mengamankan SB pada hari Kamis (11/2/21).

Menurut Agung, perbuatan mesum yang dilakukan pimpinan pesantren tersebut dilakukan pada malam hari dengan cara pelaku menghampiri santri di asrama kemudian melakukan pencabulan.

“Aksi ini telah dilakukan pelaku selama 2 tahun. Perbuatan itu dilakukan setelah isyak, ada juga yang dilakukan setelah tahajud. Bentuknya, adanya yang diraba-raba. Ada juga hingga melakukan persetubuhan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada santri yang dilaporkan hamil,” ungkap Agung.

Atas perbuatannya, pelaku yang diketahui adalah warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang tersebut, dijerat dengan Pasal l76 e junto Pasal 82 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014. Ancaman 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5 miliar. (hs/ns)